Pembangunan Infrastruktur Harus Disesuaikan Dengan Potensi Daerah

Catatan Akhir Tahun Ketua Umum PWRI

BidikOnline, Medan - Pemerintahan Jokowi - JK, tidak bisa dilepaskan dari proyek-proyek ambisius pembangunan insfrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia. Di satu sisi, kinerjanya dalam bidang ini cukup baik, sebagaimana masyarakat melihat berbagai pembangunan yang telah atau sedang berlangsung.

Akan tetapi di sisi lain, keberhasilan kinerja ini tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, karena pembangunan infrastruktur harus dibayarkan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi justru mengurangi dana alokasi pembangunan yang lain, yang berdampak pada pengurangan daya beli masyarakat.

Salah satu yang paling menonjol adalah pencabutan beberapa subsidi di bidang energi. Bila dicermati, kebijakan tersebut mempengaruhi aspek keadilan ekonomi. Ketika infrastruktur berhasil dibangun, kesejahteraan masyarakat justru agak tertinggal.

Diakui, pembangunan infrastruktur berhasil mengejar ketertinggalan,  tetapi eksekusi pembangunan yang tidak terintegrasi, dan mengorbankan aspek lain, membuat nilai keberhasilan menjadi berkurang.

Pengamat Kebijakan Publik, sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Suriyanto PD, menyoroti persoalan tersebut dalam diskusi interaktif yang dipandu Pemimpin Redaksi Inovasi.web.id, D. Supriyanto JN, Minggu 31 Desember 2017.

Dikatakan Suriyanto, banyak persoalan terkait pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Diakuinya, pemerintah pusat telah berhasil membangun jalan-jalan nasional, namun pemerintah pusata setengah melupakan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama di ruas jalan ketiga dan keempat, seperti yang ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Selatan.

“ Kita akui, pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran, namun belum bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan infrastruktur seringkali tidak sesuai dengan potensi dari masing-masing daerah,” kata Suriyanto.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah tidak mendesain pembangunan infrastruktur dengan jelas. Pembangunan infrastruktur cenderung hanya memperlancar arus perdagangan antar negara bukan perdagangan antar pulau.

“ Pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat di daerah. Pembangunan infrastruktur harus pula melihat urgensinya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat” paparnya.

Diungkapkannya, kalau pembangunan infrastruktur tidak tepat dan tidak disesuaikan dengan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah, yang terjadi akhirnya adalah kegagalan mempercepat akselerasi.

“ Saya berharap persoalan infrastruktur ini di tahun 2018 harus jadi perhatian penuh oleh Pemerintah Pusat.  Pemerintah pusat harus tindak tegas para Bupati dan Gubernur yang tidak benar menata infrastruktur daerah nya. Jika perlu dipecat meski ia berasal dari Parpol pendukung. Walau sudah otonomi daerah tetapi pemerintah pusat punya kuasa untuk menindak kepala daerah yg tidak bisa bekerja. Contohnya Sumatera Utara kian hari bulan dan tahun semakin terpuruk infrastruktur jalan nya hampir di semua daerah akibat kepala daerah nya tidak begitu serius menjalankan program pemerintah pusat dengan baik,” pungkasnya.

Selainitu, hal yang tak kalah pentingnya yang harus menjadi prioritas pemerintah, adalah memikirkan pembangunan dari desa di bidang infrastruktur, dan meningkatkan  Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa yang 70 persen masih kurang. @Jgd

Sumber : Inovasi.web.id

(Red)

Waspada, Tiap 15 Menit Satu Kejahatan Terjadi di Jakarta

BidikOnline, Jakarta - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis mengklaim, jajarannya mampu menekan angka kriminalitas sebesar 21 persen, serta menyelesaikan kasus yang signifikan sepanjang 2017.

Hal ini dikatakan Idham dalam jumpa pers akhir tahun 2017 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2017.

"Jumlah kasus tindak pidana mengalami penurunan, dari 43.149 kasus pada 2016 menjadi 34.227 kasus pada 2017, atau turun sebanyak 8.922 kasus," kata Idham.

Presentase tingkat penyelesaian tindak pidana pada 2017, kata Idham, mengalami kenaikan. Dari 2016, sebesar 65 persen menjadi 79 persen di tahun ini.

"Crime rate (risiko penduduk terkena tindak pidana) mengalami penurunan, dari 190 orang pada 2016 menjadi 150 orang pada 2017,” jelasnya.

Sementara itu, untuk crime clock (durasi kriminal), kata Idham, mengalami perlambatan selama dua menit 58 detik. Pada 2016, setiap 12 menit dua detik terjadi satu tindak pidana.

"Sementara pada 2017, setiap 15 menit 4 detik terdapat satu kasus kejahatan," katanya.

Idham menegaskan, di 2018 Polda Metro Jaya tetap fokus memberantas terorisme, kasus narkoba, begal, kasus kriminal geng motor, dan kasus kejahatan lainnya.

(Red)

Sumber : VIVA

Masalah Lingkungan Hidup, Wahli Beri Lima Catatan Untuk Pemprov Bengkulu

BidikOnline, Bengkulu – Memasuki penghujung Tahun 2017, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Bengkulu menggelar Dialog publik dengan mengangkat tema Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Menjawab Persoalan Krisis Ekologis, Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat (WKR), Jumat(29/12/2017) di Jalan Cimanuk Raya.

Direktur WALHI Bengkulu Beni Ardiansyah, mengungkapkan jika masih banyak persoalan-persoalan lingkungan yang belum teratasi oleh Pemprov Bengkulu pada tahun 2017.

Di ungkapkan Beni, selama tahun 2017 Walhi setidaknya memeiliki lima catatan penting adanya pelagaran yang terjadi,

Menurut data yang dihimpun dari Penelitian dan terjun langsung kelapangan WALHI antara lain :

1. Terdapat 8 Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang melakukan pelanggaran dan sudah dilaporkan oleh WALHI, namun tidak ada kebijakan nyata dari Pemerintah dalam menindak hal tersebut.

2. Bengkulu adalah termiskin no 2 Se-Sumatera dan WALHI menilai hal ini wajar karena Pemerintah tidak serius dalam mengelolah Korporasi yang ada.

3. Sering terjadi hilangnya keseimbangan lingkungan, ini adalah bukti bahwasannya Pemerintah kurang serius dalam melakukan Pengawasan.

4. Tidak ada kejelasan wewenang dari Dana Reklamasi.

5. Bengkulu sudah masuk dalam darurat ekologis.

Bahkan Beni mengatakan, jika pemerintah seyogyanya telah melakukan pembiaran terhadap perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan pelanggaran lingkungan,

" Kita selalu mengatakan kepada Pemerintah telah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan dan kita sudah mendesak Pemerintah untuk langsung terjun kelapangan untuk melihat bukti yang ada, namun Pemerintah sering menunda-nunda hal tersebut,” tegasnya.

Diakhir, Beni mengatakan jika pemerintah tak mampu melakukan penuntasan persoalan lingkungan, atau bahkan kebijakan pemerintah cendrung mendukung para pengusaha, maka wahli sip menjadi barisan terdepan,

"Jikalau nantinya keputusan Pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan misi penyelamatan lingkungan, kita akan lakukan penuntutan sebagai hak warga negara" pungkas Beni.

(Red)

Di Duga Pungli, OKP GPR Melaporkan Kemenag Provinsi Bengkulu Ke Polisi

BidikOnline, Bengkulu – Akibat  mengutus peserta Lomba Qasidah (Lasqi) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar),

“Kemenag Provinsi Bengkulu mengutus peserta lomba qasidah (Lasqi) di Padang Sumatera Barat, seluruh Kepala Madrasah menggelar rapat yang dipimpin oleh Kepala Kemenag Provinsi Bengkulu, Bustasar. Saat itulah instruksi itu dilakukan,” kata Kasrul Kamis (28/12/17).

Adapun besaran pungutan, tambah Kasrul yakni, berdasarkan tingkatan sekolah dimana Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN sebesar Rp 1 Juta, Kepala MTsN sebesar Rp 1,5 juta dan Kepala MAN sebesar Rp 2 juta.

Jika di total, jumlah MIN sebanyak 41 madrasah, MTsN sebanyak 32 madrasah dan MAN sebanyak 14 madrasah maka total uang yang diminta dan diserahkan sebanyak Rp 117 juta

Untuk itu, Kasrul menambahkan pihaknya meminta tim saber pungli Polda Bengkulu untuk dapat melakukan pengusutan atas dugaan tersebut,

"Kami minta tim Saber Pungli menindak lanjuti permaslahan yang telah dilaporkan dan kami akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ini,” pungkas Kasrul.

Sementara itu, Kepala Kemenag Bengkulu, melalui Kabag Humas Kemenag, Rolly membantah jika pihaknya pihak kemenag melalukan Pungli kepada kepala Madrasah di Provinsi Bengkulu.

Hanya saja, lanjut Rolly, kesepatan tersebut terjadi atas inisiatif dari masing-masing pribadi Kepala Madrasah ke Lembaga Seni Qasidah (Lasqi), dan Kakanwil Kemenag hanya membantu dalam meperlancar prosesnya,

“ Disini tidak ada unsur pemaksaan atau pungli, serta tidak ada juga penetapan atau kewajiban memberikan uang dalam jumlah tertentu baik lisan maupun tertulis. Ini perlu diklarifikasi lagi agar tidak simpang siur, itu semua adalah inisiatif person ke Lembaga Seni Qasidah (LASQI) dan Kanwil Kemenag hanya membantu agar semuanya berjalan lancar,” demikian Rolly.

(Red)

Kemenag Provinsi Bengkulu Bantah Lakukan Pungli

BidikOnline, Bengkulu - Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu H. Bustasar membantah dugaan Pungli yang di tuduhkan kepadanya.

“itu tidak mungkin benarlah, waktu itu kita membantu kegiatan lomba qasidah (lasqi) di Sumbar, saat itu tidak ada anggaran yang cukup, sehingga ada hibauan untuk membantu acara tersebut, namun karena banyak yang tidak setuju akhirnya seluruh uang tersebut di kembalikan semuanya.” ujar Bustasar.

“Kita membantu kenapa kita diserang, seluruhnya sudah di kembalikan melalui pak paimat.” pungkas Bustasar.

Sebelumnya kelompok yang mengatasnamakan namakan Gerakan Peduli Rakyat melaporkan adanya dugaan pungutuan liar (Pungli) yang terjadi pada Kementerian Agama(Kemenag) Provinsi Bengkulu ke Polda Bengkulu.

Laporan disampaikan langsung oleh Ketua Gerakan Peduli Rakyat, Kasrul Pardede bersama sekretaris Iqbal ke Tim Saber Pungli Polda Bengkulu, Rabu Siang (27/12).

Kasrul mengatakan bahwa diduga terjadi  pungutan liar yang dilakukan Kepala Kantor Kemenang Provinsi Bengkulu terhadap 87 Sekolah Madrasah di Provinsi Bengkulu, dengan total uang yang dikumpulkan mencapai Rp 117 juta.

“Pungutan tersebut berawal dari Kemenag Provinsi Bengkulu mengutus peserta lomba qasidah (Lasqi) di Padang Sumatera Barat. Pada 10 November 2017 lalu, seluruh Kepala Madrasah menggelar rapat yang dipimpin oleh Kepala Kemenag Provinsi Bengkulu, H Bustasar. Saat itulah instruksi itu dilakukan” Kata Kasrul.

(Red)

Waspadai Penyebaran Difteri, Komisi IX DPR RI Minta Masyarakat Lakukan Imunisasi

BidikOnline, Bengkulu - Mendekati akhir tahun 2017 ini, seluruh warga Bengkulu khususnya yang memiliki anak-anak dan balita, untuk dapat mewaspadai penyakit Difteri. Pasalnya penyakit tersebut cukup mematikan.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati, ketika menyikapi penyebaran penyakit Difteri di Bengkulu mengaku, penyebaran Difteri itu bisa melewati apa saja, seperti sekarang menjelang ataupun saat perayaan tahun baru nanti, bagi masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun dengan meniup terompet.

Bahkan tidak menutup kemungkinan penularannya melalui alat tersebut. Lantaran setiap pembuatan dan yang membeli terompet, terlebih dahulu akan melakukan uji coba.

“Saya hanya meminta mewaspadai saja, agar dapat terhimdar dari penyakit tersebut,” jelasnya, Rabu (27/12/2017).

Disamping itu Legislator asal Bengkulu ini juga meminta, masyarakat yang memiliki anak-anak dan balita, agar tidak takut melakukan imunisasi, meskipun habis diimunisasinya badan anak dan balita mengalami panas, merupakan bagian dari proses untuk kekebalan tubuhnya.

“Banyak orang tua masih khawatir, saat anaknya panas usai diimunisasi merasa kasihan. Padahal itu untuk kekebalan tubuh anak tersebut,” katanya.

Lebih jauh ditambahkannya, bagi anak-anak dan balita yang sudah lengkap imunisasinya, diyakini akan terbebas dari berbagai macam penyakit.

Oleh karena itu bagi masyarakat yang sudah remaja ataupun dewasa, jika belum pernah ataupun belum lengkap imunisasi-nya sewaktu masih kecil dulu, sepengetahuannya bisa diulang lagi sekarang dan gratis.

“Insya Allah bagi yang lengkap imunisasi-nya tidak akan tertular Difteri,” tukasnya.

Sumber : Intersisinews.com

(Red)

Nasib 3 (tiga) Nama dibalik Operasi Tangkap Tangan Riduan Mukti

BidikOnline, Tajuk Rencana – Dalam putusan tindak pidana korupsi, Hakim kerap memutus bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lain yang saling terkait dalam kasus tersebut. Contohnya dalam kasus dugaan korupsi proyek penanggulangan wabah flu burung tahun 2006 di Kementerian Koordinator Kesejahteraan rakyat (Kemenkokesra) dengan terpidana Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra), Sutedjo Yuwono. Dalam putusan hakim, nama Emir Moeis disebut terlibat dalam kasus tersebut karena telah menerima aliran dana Rp 200 juta.

Perkara tersebut sudah diputus pada Agustus 2011. Akan tetapi, hingga kini belum ada tindak lanjut dari perkara tersebut. Tak hanya dalam kasus tersebut, dalam kasus-kasus lainnya cenderung jarang ditindaklanjuti oleh KPK, seperti fakta persidangan yang terungkap dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu Riduan Mukti yang jelas menyebut 3 (tiga) nama yang disebut-sebut terlibat dugaan suap dan gratifikasi diantaranya Syafriandi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Bengkulu, Kutandi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu, dan Syarifudin Firman mantan Kabid Bina Marga.

Terkait hal tersebut, Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan bahwa masalah utama dari penunggakan tindak lanjut dikarenakan penyidik KPK mempunyai beban perkara yang tidak sedikit. Tak hanya terkait keterbatasan jumlah penyidik, hambatan lain dalam pengembangan suatu perkara adalah menyangkut barang bukti. Novel menjelaskan, setelah penanganan satu perkara selesai dan dibutuhkan tindak lanjut maka hal itu akan dilaporkan ke pimpinan. Di situ akan dilihat apakah tindaklanjut bisa dilakukan dan mencukupi standar pembuktian.

Dalam kasus OTT Gubernur Bengkulu Riduan Mukti terungkap bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Syafriandi disebut pernah menerima uang sebanyak Rp 1,5 miliar dari PT. Rico Putra Selatan (RPS). Uang tersebut diberikan sebagai fee atas proyek yang dimenangkan PT. RPS di Kota Bengkulu, sebagaimana terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi atas terdakwa Jhoni Wijaya di Pengadilan Tipikor Bengkulu pada Selasa (19/9). Staf administrasi PT. RPS Haris Taufan Tura saat menjadi saksi mengungkapkan uang Rp 1,5 miliar tersebut diberikan kepada Syafriandi atas perintah Direktur Utama PT. RPS Rico Diansari.

Uang itu diberikan secara dua tahap, yaitu pertama pada 28 Juni 2016 dan 23 Mei 2017. Pemberian pertama pada 28 Juni 2016 berjumlah Rp 500 juta. Uang itu diberikan melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu.

“Pak Syafriandi memerintahkan Kabid Bina Marganya kekantor kami untuk mengambil uang itu. Jadi bukan saya yang mengantarkannya ke pak Syafriandi,”

Pemberian kedua yaitu pada 23 Juni 2017, kata Haris, sebesar Rp 1 miliar diserahkan Haris melalui ajudan Syafriandi.

“Iya memang uang itu saya serahkan melalui ajudannya pak Syafriandi. Kalau menyerahkan langsung ke pak Syafriandi saya tidak pernah,” ujar Haris.

Selain nama Syafriandi nama lain yang di sebut-sebut dalampersidangan Gubernur Bengkulu Riduan Mukti yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Kuntadi bersama Kepala Bidang Bina Marga Syaifudin Firman, dituding menerima fee sebesar Rp 1,5 miliar dari Jhoni Wijaya. yangterungkap pada saat Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Oktaviano duduk sebagai saksi bersama Kuntadi, Syaifudin Firman, Kepala Biro Pembangunan Taufik Adun, dan Ahmad Irfansyah, salah seorang kontraktor pemenang tender proyek pembangunan jalan, mengungkapkan bahwa Kuntadi dan Syafrudi menerima uang tersebut berdasarkan pengakuan Jhoni Wijaya.  

Pengakuanmengejutkan itu dilontarkan Oktaviano saat anggota majelis hakim Gabriel Sialagan menanyakan soal pertemuan pada 12 Juni 2017 saat Jhoni menghadap dirinya di kantor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

“Ada yang mesti disiapkan Pak? Sebentar lagi lebaran. Kalau Pak Kun sama Pak Undin sudah Rp 1,5 miliar setelah uang muka pekerjaan sudah cair,” ujar Oktaviano menirukan penjelasan Jhoni dalam sidang, Kamis, 26 Oktober 2017.

Menurut Oktaviano, dia tidak mengetahui secara jelas maksud Jhoni mengutarakan pemberian uang kepada Kuntadi dan Syaifudin tersebut, termasuk untuk apa uang itu diberikan. Namun, Oktaviano mengatakan, bisa saja itu upaya Jhoni untuk membujuknya agar mau menerima fee proyek tersebut. Bukan kali ini saja Kuntadi dan Syaifudin Firman disebut menerima uang dari kontraktor.

Pada sidang sebelumnya, terungkap bahwa Kuntadi dan Syaifudin Firman juga disebut menerima uang sebesar Rp 600 juta dari Ahmad Irfansyah. Hal itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa Rico Dian Sari.

Menurut Novel, ada kalanya pengembangan itu tidak dilakukan oleh KPK. Melainkan diteruskan aparat penegak hukum lainnya.

“Memang ada kalanya beberapa perkara ada pengembangan lain tidak ditangani KPK tapi juga dilimpahkan kepada penegak hukum lain tapi tetap ada evaluasi oleh atasan,” kata Novel.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Tama S Langkun, mengatakan kasus tindak pidana korupsi dalam jumlah besar biasanya melibatkan nama-nama besar. Dalam hal ini proyek pengadaan KTP berbasis NIK periode 2011-2012 menelan biaya sebesar Rp 6 triliun. Sementara nilai korupsi mencapai Rp 2,3 triliun. Setelah diungkapnya nama-nama yang diduga turut menerima uang itu, Tama bertanya apakah majelis hakim akan memasukan mereka ke dalam fakta persidangan.

“Masih ada tahapan yang ditunggu, ketika nama itu disebut. Yang menjadi pertanyaan apakah nama itu akan dikutip hakim menjadi fakta sidang. Ini ditunggu,” ujar Tama.

Menurut Tama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Menanggapi munculnya nama yang terungkap didalam fakta persidangan Gubernur Bengkulu Riduan Mukti harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan penyidikan guna memberikan kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat, namun jika sekiranya KPK tidak mampu melakukan penyidikan sebaiknya penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut di limpahkan ke Kejaksaan Agung guna melakukan penanganan kasus tersebut”, tutur Goang Ginaldi.

Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, sebagaimana dalam konsideran menimbang dari Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime juga diakui oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar bahwa korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Jika Hakim Agung, seperti Artidjo Alkostar sudah mengatakan bahwa korupsi sebagai Extra Ordinary Crime, maka dalam praktik peradilan, terutama para hakim pun akan mempunyai pandangan yang sama.

(Red)

Tajuk Rencana Redaksi di kutip dari berbagai sumber

Ibadah Natal di Gereja Sion Berlangsung Khusyuk

BidikOnline, Jakarta - Ibadah Natal di Gereja Sion, Jakarta berlangsung khidmat. Ratusan jemaat dengan khusyuk mengikuti rangkaian ibadah Natal mulai dari menyanyikan lagu-lagu pujian, mendengar khotbah, hingga berdoa.

Dari pantauan, di Gereja Sion, Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat, Senin (25/12/2017) misa Natal dimulai sekitar pukul 09.25 WIB.

Misa di gereja yang juga dikenal dengan nama Portugese Buitenkerk ini diawali dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Selanjutnya ada pembacaan ayat-ayat Alkitab, hingga khotbah oleh pendeta Nestor Mananohas.

Dalam khotbahnya, Nestor bercerita tentang sejarah Yohanes Pembaptis yang mengajak orang untuk bertaubat. Ia pun mengajak para jemaat yang hadir untuk bertaubat dengan memperbarui pikiran.

"Bertaubat itu memperbarui pikiran. Dari perubahan pikiran, dia akan merubah tindakan. Kalau pikiran sudah negatif wujudnya kata negatif, perbuatan negatif," kata Nestor.

Ia mengingatkan pertaubatan yang dilakukan tidak hanya sebatas kata-kata. Namun, taubat harus diikuti di dalam hati serta ditunjukkan dalam perbuatan.

"Ada banyak orang bilang sudah bertaubat. Mulut bisa katakan begitu, tapi belum tentu hati dan tindakan bisa begitu," ucapnya.

Tak lupa, ia mengajak para jemaat berdoa bagi umat Kristiani lain yang sedang mengalami kesulitan. "Bagi yang sedang terkena bencana alam, konflik, kuatkan iman mereka, teguhkan mereka," ujar Nestor.

Sumber : DetikCom

(Red)

Natal, 9.333 Narapidana Dapatkan Remisi

BidikOnline, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi potongan masa hukuman atau remisi Natal kepada 9.333 narapidana beragama Kristen pada tahun 2017. Dari 9.333 narapidana itu, terdapat 175 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

"Saat Natal nanti, tepat 25 Desember 2017, mereka akan mendapat pengurangan hukuman," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Adek Kusmanto dihubungi, Minggu, 24 Desember 2017.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi potongan masa hukuman atau remisi Natal kepada 9.333 narapidana beragama Kristen pada tahun 2017. Dari 9.333 narapidana itu, terdapat 175 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

"Saat Natal nanti, tepat 25 Desember 2017, mereka akan mendapat pengurangan hukuman," kata Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Adek Kusmanto dihubungi, Minggu, 24 Desember 2017.

Sumber : www.viva.co.id

(Red)

Kapolres Tangerang : Korban Penculikan Masih Shock

BidikOnline, Jakarta - Kapolres Tangerang Selatan AKBP Fadli Widiyanto menyebut siswi MTs Muhammadiyah 1 Ciputat masih shock. Polisi belum bisa menggali banyak keterangan dari korban.

"Saat ini korban masih trauma. Kami pelan-pelan, minta keterbatasan," ucap AKBP Fadli Widiyanto di kantornya, Jalan Promoter, Tangerang Selatan, Sabtu (23/12/2017).

Menurut Fadli, korban juga hanya bisa menjawab lima pertanyaan saat diperiksa penyidik. Kemudian korban tersebut mengalami trauma.

"Kemarin hanya mampu jawab lima pertanyaan saja. Selanjutnya yang bersangkutan shock untuk memeriksa dari korban," ujar Fadli.

Kasus penculikan bermula pada Minggu (17/12). Pelaku FS mengajak korban berjalan menuju Kota Tua Jakarta dan selanjutnya dibawa ke sebuah kontrakan milik pelaku Hadi di Jakarta Barat.

Sebelumnya, korban dijemput oleh pelaku FS di rumah korban Jalan Aria Putra, Ciputat, Tangerang Selatan.

Kemudian saat berada di rumah kontrakan itu, pelaku FS melakukan hubungan intim dengan korban. Saat ini korban sudah kembali ke rumahnya bertemu keluarga.

(Red)

Pansus KPK, Mahfud MD : Janganlah Membangun Rumah Pasir

BidikOnline, Jakarta - Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak diperpanjang masa kerjanya tak punya agenda yang jelas dan menjadi pertanyaan. Hal ini yang membuat beberapa fraksi seperti Golkar berniat menarik anggotanya dari Pansus Angket.

Kritikan disuarakan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Menurutnya, sejak awal terbentuk dari paripurna DPR pada akhir April 2017 lalu sudah cacat hukum. Apalagi, Pansus ini dalam prosesnya hanya diikuti enam fraksi.

"Pansus Angket KPK di DPR sjk awal hanya diikuti oleh 6 Fraksi. Itu sdh cacat hukum," kata Mahfud dikutip VIVA dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Jumat, 22 Desember 2017.

Mahfud pun heran bila ada beberapa fraksi di DPR seperti Golkar dan PPP yang baru bersikap akan keluar dan mendesak agar kinerja Pansus KPK segera berakhir.

"Hari2 ini diberitakan, Golkar & PPP yg td-nya ikut, skrg akan keluar dari Pansus & mendesak Pansus segera mengakhiri tugasnya sj. Sdh sejak bln Juni sy bilang,

“Janganlah membangun rumah pasir", ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Awal pembentukan Pansus Angket KPK dimulai dari paripurna DPR penutu ang ricuh pada Jumat, 28 April 2017. Tiga fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan Gerindra melakukan aksi walk out. Sementara, PKS yang tak setuju dari awal juga menolak pengesahan Pansus Angket KPK.

Sementara, enam fraksi yang setuju dan mengirim anggotanya ke Pansus yaitu PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, dan Hanura. Ketua Pansus dijabat politikus Golkar Agun Gunanjar.

Mendapat hujatan dan kritikan, Pansus Angket bergeming dan terus berjalan dengan mengundang sejumlah tokoh pakar hukum pidana, tata negara, hingga terpidana korupsi menjadi pembicara dalam forum rapat dengar pendapat.

Masa kinerja Pansus resmi diperpanjang lewat paripurna DPR pada 26 September 2017. Salah satu alasan diperpanjang karena Pansus masih ingin menunggu dan meminta keterangan pimpinan KPK. Sebelum diperpanjang, KPK menolak hadir ke Pansus dengan pertimbangan menunggu putusan MK terkait uji materi keabsahan pembentukan pansus.

(Red)

Kecamatan Pino Raya Bersama Dinkes Bengkulu Selatan” Laksanakan GERMAS”

BidikOnline, Bengkulu Selatan -Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan bersama kecamatan Pino Raya melakukan Sosialisasi Germas sebagai upaya untuk mengajak masyarakat menjaga dan memelihara kesehatannya dengan berubah pola hidup yang kurang baik menjadi baik dan disiplin.22/12/2017.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melewati Dinas Kesehatan untuk menjaga kesehatan masarakat khususnya kali ini masarakat di kecamatan Pino Raya dengan melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kantor kecamatan.

Dalam sosialaisasi di Kantor Camat Pino Raya itu dengan peserta yang dihadiri para.kadis Dinkes Redwan Arif, Dokter, kepala Puskesmas , Bidan Desa, Kepala Desa, Kader Posyandu, warga masyarakat.

Camat Pino Raya Efredy Gunawan Mengatakan "kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Namun dewasa ini perilaku hidup sehat semakin berkurang. Hal ini terlihat dari pola konsumsi makanan bergizi dan gaya hidup sehari-hari. Karenanya sosialisasi Germas Hidup sehat diakui penting dilakukan guna mencegah penyakit, menghindari terjadinya penurunan produktivitas dan beban biaya kesehatan” ujarnya.

Efredy berharaf” Untuk mewujudkan hidup sehat ini tentu dibutuhkan kerja sama lintas sektoral. Dengan demikian tindakan prenventif mencegah penyakit menular dan tidak menular tidak timbul di masyarakat jadi Mari Biasakan Hidup Sehat” Demikian harafan Camat Muda ini.

Setelah sosialisasi dilanjutkan acara hiburan di kantor camat dan dilakukan penutupan acara dengan berfoto bersama.

(Red)

Kemendagri Akui Kabupaten Lebong Sebagai Pemilik Lima Desa Sengketa

BidikOnline, Lebong - Ketua Forum Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Lebong, Feri Safrizal, membeberkan hasil pertemuannya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas lima Desa yang dipersengketakan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Pertama, luas wilayah Lebong yang terlalu Kecil. Kedua, Desa Padang Bano teregistrasi di Kemendagri dengan nomor 1707022016, Sebayua 1707022017, Limes 1707022018, U'ei 1707022019 dan Kembung 17070220120.
Ketiga, hampir 95 persen masyarakat kelima desa tersebut, sudah memiliki KTP Lebong.

"Setelah berdiskusi dengan tim kemendagri, ternyata memang benar. Kelima desa tersebut teregitrasi di Lebong," ujar Feri, Rabu (20/12/2017).

Selain itu, Feri mengatakan, mendagri dalam waktu dekat akan segera melakukan revisi permendagri No 20 tahun 2015 dalam waktu dekat,"

"Mendagri segera merevisi permendagri dengan nomor 20 tahun 2015 tersebut, selambat- lambatnya tanggal 14 Januari tahun 2018," demikian Feri.

(Red)

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Walikota Bengkulu Ajak Pelaku Usaha Berlaku Jujur

BidikOnline, Bengkulu – Guna meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Ingatkan Pelaku usaha agar untuk meningkatkan pelayanan dan jujur kepada setiap pengunjung objek wisata, dalam acara Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku usaha di Hotel Putri Gading, Rabu (20/12/2017) sekira pukul 10:30 Wib.

Dalam kesempatan itu Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, SE mengatakan pentingnya menjaga kebersihan, kulaitas barang dangangan serta penentuan harga yang tidak berbeda-beda saat menjual dengan pengunjung dari luar negeri atau luar kota,

"Saya sering dengar keluhan dari teman-teman saya yang berkunjung ke Bengkulu, mereka sering mengatakan bahwasannya wisata di Bengkulu memang enak namun mahal semua jika ingin belanja di tempat wisatanya" ujar Helmi.

Untuk itu Helmi mengajak, setiap pelaku usaha di objek-objek wisata yang ada di Kota Bengkulu untuk berlaku jujur dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,"

"Jadi disini saya menghimbau para PKL untuk stabil dalam meletakan tarif harga, sebab biar untung kecil asalkan yang beli banyak daripada untung besar pembeli sedikit bahkan tidak ada. Jika kita berjualan dan harganya bersahabat otomatis akan memberikan kesan yang baik, kesan yang baik inilah yang nantinya membuat para wisatawan berbondong untuk berwisata contohnya saja jogja. Misalkan kita memberikan pelayanan terbaik dan harga yang bersahabat maka satu orang ini nantinya akan menjadikan ini buah bibir ke seribu orang, dan ini yang nantinya akan membantu perkembagan suatu usaha" demikian Helmi.

(Red)

Rutan Malabero Rusuh Lagi

BidikOnline, Bengkulu– Rutan Malabero Bengkulu kembali rusuh, Senin (18/12), belum diketahui penyebab dari kerusuhan yang terjadi.

Terlihat puluhan Polisi gabungan dari Polres dan Polda Bengkulu berjaga - jaga di TKP. Dua unit mobil anti Huruhara untuk melakukan pengamanan dilokasi, mengantisipasi agar keributan tidak meluas.

“Benar pak. Sudah sejak pagi tadi kami belum boleh membesuk tahanan di Rutan ini pak. Katanya ada tahanan yang berkelahi pak,” ujar salah satu pengunjung di dalam Rutan.

Kendati belum bisa dipastikan penyebab kejadian ini, namun menurut informasi beredar jika saat ini pihak Rutan sedang melakukan mediasi antara tahanan yang berkelahi dibantu pengamanan dari aparat kepolisian.

Selang Dua Jam Kemudian.
Ini Penyebab Kerusuhan Rutan Malabero...

Sempat 2 jam enggan berkomentar, akhirnya, sekitar pukul 12.30 WIB, Kepala Rutan Malabero, I Wayan Papa Diambara BC. Ip akhirnya angkat bicara.

Melalui jumpa pers, Wayan memastikan jika kerusuhan bukan disebabkan oleh aksi perkelahian antar tahanan melainkan kerusuhan lebih berupa unjuk rasa para tahanan atas aksi razia yang berujung pada penemuan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh petugas rutan di Blok-blok para tahanan.

“Saya pastikan bukan perkelahian. Tetapi sejenis untuk rasa saja atas razia yang kami lakukan pagi tadi di blok para tahanan,” jelas I Wayan.

Kelima orang tahanan yang diduga sebagai pemicu aksi kerusuhan sudah diamankan petugas Rutan dan Kepolisian. Kelima tahanan tersebut yakni, Turisno tahanan Kasus 338 KUHP, Agung Iskandar tahanan kasus 363 KUHP, Muhamad Perdi tahanan Kasus 338 KUHP, Andi Wijaya tahanan Kasus 338 KUHP, M. Sharyl tahanan Kasus 114,112 UU no 35 tahun 2009.

“Kelima tahanan itu kita amankan dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Bentiring,” ungkap I Wayan.

Saat ditanya apakah benar unjuk rasa yang dilakukan para tahanan adalah sebagai bentuk protes lantaran petugas tidak merazia blok tahanan Tipikor, Wayan menegaskan jika tidak ada perlakukan tebang pilih saat razia. Wayan juga memastikan saat razia dilakukan semua blok ikut terkena razia.

“Saat razia tadilah kita menemukan 2 paket narkoba ditemukan di ruangan Blok Mapenaling. Kemungkinan justru unjuk rasa ini bentuk kamuflase kelima tahanan itu untuk menutupi pelanggaran penyimpanan narkotika yang mereka lakukan,” pungkasnya.

(Red)

Narkoba Buatan Diskotek MG Mirip Air Minum Kemasan

BidikOnline, Lintas Indonesia – Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah diskotek di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Diskotek bernama MG Club Internasional ini, diduga menjadi laboratorium narkoba jenis ekstasi dan sabu.

"Diduga di sana, dijadikan laboratorium pembuatan narkotika jenis pil ekstasi dan shabu yang terdapat di lantai dua dan lantai empat," kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu 17 Desember 2017.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Brigjen Johny P. Latupeirissa mengatakan, sabu yang diproduksi di diskotek itu menggunakan modus yang unik. Sabu dalam bentuk cair dikemas layaknya air botol mineral.

"Ini modus kami dengar sudah lama, tetapi (baru) kami tangkap hari ini. Bentuknya pakai botol air mineral, copot logonya," kata Johny di lokasi kejadian.

Untuk satu botol sabu cair tersebut, ia mengatakan, dijual dengan harga Rp400 ribu dan bisa dikonsumsi oleh empat orang.

"Harganya Rp400 ribu, bisa dipakai empat orang. Hasil tes kami, mengandung sabu dan ekstasi," katanya.

Dari penggerebekan ini, pihaknya mengamankan 80 botol sabu cair yang belum dipakai. Selain itu, pihaknya menemukan banyak botol yang sudah dikonsumsi di lantai dua.
Untuk mendapatkan sabu tersebut, katanya, bukan hal yang mudah. Sebab, setiap pengunjung harus menjadi anggota terlebih dahulu.

"Menggunakan anggota. Orang masuk sini bebas, tetapi untuk yang pesan harus jadi anggota, ada card member," ujarnya.

BNN masih menyelidiki bagaimana seseorang bisa menjadi anggota dan mendapatkan sabu cair dalam kemasan air mineral ini.

Sumber: VIVA

(Red)

Tanggapan Kedubes AS Atas Demo Bela Palestina di Monas

BidikOnline, Lintas Indonesia - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menanggapi aksi bela Palestina di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Desember 2017.

Menurut pejabat kedubes AS di Jakarta, mereka menghormati hak berpendapat yang mengekspresikan pandangan masyarakat.

"Kami menghormati hak semua orang untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menunjukkannya dengan damai. Kami juga mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban," katanya, dalam keterangan pers yang diterima VIVA, Minggu, 17 Desember 2017.

Dukungan Indonesia untuk Palestina tak pernah berhenti. Setelah Presiden AS Donald John Trump menyerukan akan memindahkan ibu kota Palestina ke Yerusalem, umat Islam Indonesia bangkit dan kembali bergerak membela Palestina.

Jutaan umat muslim memenuhi Jalan Merdeka Selatan. Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, jalanan tersebut penuh dengan umat berbaju serba putih.
Mereka berbondong-bondong mendatangi Monas sejak Subuh untuk mengikuti salat berjamaah, mendengarkan tausiah dan doa juga zikir bersama. Aksi ini berlangsung damai dan tertib hingga bubar pada siang hari. @mus

Sumber: VIVA

(Red)

M TAUFIK: Tembok Miring di Gedung DPRD Baru Kelihatan

BidikOnline, Jakarta- Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan tembok miring di gedung DPRD baru terlihat beberapa waktu yang lalu. Pihaknya masih mencari tahu penyebab tembok miring tersebut.

"Ya baru kelihatan kemarin itu," ujar Taufik, Jumat (15/12).

Taufik mengatakan pihaknya masih mencari tahu penyebab miringnya tembok tersebut. Dia mengaku tidak tahu pasti penyebabnya. "Nggak tahu (penyebabnya), itu kan teknis," katanya.

Saat ini tembok miring di gedung DPRD DKI tengah dalam perbaikan. Taufik menyebut tembok yang miring bukan tembok yang menjadi bagian dari arsitektur gedung. Tembok miring tersebut hanya tembok hiasan.

"Tapi kayaknya lagi dibetulin itu kan dibetulinnyadari dalam, katanya waktu laporan, waktu saya dikasih penjelasan itu kan bukan tembok arsitek, itu kan tembok hiasan saja sebenarnya. Itu menurut mereka, pastinya saya tidak tahu, itu sekarang lagi dibetulin," jelasnya.

Tembok di salah satu bagian gedung DPRD DKI Jakarta miring 20 derajat. Sampai-sampai Gubernur DKI Anies Baswedan turun langsung mengecek.

Tembok yang miring itu terdapat di lantai 11 gedung DPRD DKI. Kabiro Umum Setda DKI Jakarta Firmansyah menjelaskan penyebab tembok tersebut miring diprediksi karena tekanan udara dari mesin AC.

Sebab itu, bahan tembok bukan beton terdorong oleh udara yang berasal dari mesin. "Karena itu ruangan filler ya, kalau (mesin) kebuka itu ada udara masuk dari tengah cukup keras. Karena tekanan ke membran dari selaput itulah yang agak nahan," papar Firmansyah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/12). @nvl/rvk

Sumber: DetikCom

(Red)

Kunjungan kerja: Ketua DPD RI Datangi Bengkulu

BidikOnline, Bengkulu – Dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sabtu (16/12/17) pagi sekira pukul 08.30 tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu.

Kunjungan pertama Ketua DPD RI tersebut juga di sambut langsung oleh Pejabat Pemprov, Unsur SKPD, Kepala Kadin, serta seluruh anggota DPD Hanura Bengkulu.

Dalam kunker pertamanya di Bengkulu, Oesman mengaku bahagia dapat berbaur dengan masyarakat Bengkulu.

“ Meski hujan mengguyur Provinsi Bengkulu saya tetap merasa semangat dan bahagia dapat berbaur dalam keluarga Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kunjungan kerja,” ujar Oesman kepada Awak media.

Sebagai kegiatan awal, Oesman yang di sambut berbagai pejabat daerah Bengkulu sempat bercengkrama, sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah Jhon Kanedi dalam rangka menghadiri pernikahan Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Riri Damayanti dan Niko, demikian.

(Red)

Novanto Terus Diam, KPK Ingatkan Ancaman Obstruction of Justice

BidikOnline, Jakarta - Setya Novanto masih tidak menjawab ketika ditanya majelis hakim setelah menjalani skors untuk pemeriksaan kesehatannya. Padahal dokter menyatakan Novanto sehat untuk melanjutkan sidang perdana dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Dari hasil pemeriksaan dokter IDI dan RSCM siang ini, karena Setya Novanto sehat untuk dihadirkan di persidangan, KPK berharap persidangan dapat diteruskan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (13/12/2017).

Menurut Febri, ini adalah ujian bagi proses penegakan hukum di Indonesia. KPK masih menaruh keyakinan bahwa hakim akan tegas meneruskan proses sidang tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) itu.

KPK juga mengingatkan adanya ancaman pelanggaran Pasal 21 UU tentang Tipikor.

"Pada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan. Karena terdapat risiko hukum yang cukup berat seperti diatur di Pasal 21 UU Tipikor atauobstruction of justice," ujar Febri.

Juru bicara KPK ini juga meyakinkan lembaga antirasuah serius menerapkan indikasi pasal itu terhadap yang melanggar. Sebagai contoh, sudah ada tersangka yang ditetapkan menghalangi proses persidangan dan penyidikan kasus e-KTP.

Bahkan KPK sudah mulai menyelidiki pelanggaran serupa dari peristiwa kecelakaan mobil Setya Novanto pada November lalu. Salah satunya memeriksa Hilman, mantan kontributor Metro TV, yang memacu mobil Novanto hingga mengakibatkan kecelakaan.

"Sampai saat ini KPK sudah memproses dugaan perbuatan obstruction of justicetersebut di tingkat penyidikan dengan tersangka MN (Markus Nari). Pendalaman informasi peristiwa seputar kecelakaan mobil yang dinaiki Setya Novanto pun sedang kami telusuri," kata Febri.

Sumber: DetikNews

(Red)

Novanto: Saya Diare, Minta Obat Tak Dikasih Dokter

BidikOnline, Jakarta - Tersangka korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, hampir tidak mengeluarkan kata-kata sama sekali di hadapan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu,13 Desember 2017.

Novanto hanya menunduk dan tidak mengeluarkan kata-kata. Baru setelah beberapa saat, mantan Ketua DPR itu akhirnya merespons pertanyaan ketua majelis hakim.

"Saya sakit diare, saya minta obat, enggak dikasih sama dokter," kata Novanto kepada majelis hakim.

Perkataan Novanto itu segera dibantah oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Puteri. Menurut Irene, pada Jumat pekan lalu, Novanto memang mengeluh sakit kepada dokter di KPK.

Namun, saat itu, Novanto mengeluh sakit batuk, bukan diare seperti yang diutarakan di persidangan hari ini.

Irene mengakui pada Selasa pagi kemarin, Setya Novanto mengeluhkan sakit diare ke dokter yang memeriksanya. Novanto mengaku sudah 20 kali buang-buang air sejak malam hingga pagi hari.

Namun, menurut Irene, tim dokter tidak menemukan tanda-tanda diare. Novanto dinyatakan sehat dan layak untuk mengikuti persidangan sampai selesai.

Selain itu, menurut Irene, berdasar pengakuan pengawal tahanan, Novanto hanya dua kali ke toilet pada Selasa malam hingga Rabu pagi. Bahkan, Novanto dapat tidur dengan nyenyak di dalam tahanan.

Sesaat kemudian, kesehatan Novanto langsung menjadi perdebatan antara jaksa Penuntut Umum KPK dengan pengacara Novanto. Alhasil, hakim menskors kembali sidang Novanto untuk melakukan pengecekan kesehatan.

(Red)

Sumber: VIVA

Ketum PWRI Suriyanto PD : PWRI Jambi Harus Bisa Menjalankan Roda Organisasi Sesuai UU Pers

BidikOnline, Jambi - Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Jambi, yang digelar di Gedung Putro Retno Kota Jambi, Rabu, 13/12/2017, berlangsung sukses.

Pelantikan tersebut selain dihadiri Ketua Umum, Sekjen dan Ketua OKK DPP PWRI, turut hadir pula pejabat dari berbagai instansi terkait.

Ketua Umum PWRI Suriyanto PD, mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pengurus DPD PWRI Jambi, sehingga pelantikan pengurus bisa terselenggara dengan baik, lancar dan sukses.

Dalam kesempatan tersebut Suriyanto, menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab PWRI ke depan, khususnya DPD PWRI Jambi tidak ringan. Sebagai organisasi profesi, PWRI harus mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, profesional, sesuai Undang Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan demikian, kata Dia, PWRI Jambi akan mampu mengawal perjalanan bangsa ini, melalui karya karya jurnalistik yang inspiratif, berimbang, serta mampu menjalankan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat.

“ Saya perintahkan kepada seluruh jajaran pengurus DPD PWRI Jambi, agar bisa menjalankan roda organisasi dengan baik sesuai undang undang Pers. Tak hanya itu, peran PWRI sangat penting artinya dalam mentransformasi pola pikir yang baik bagi masyarakat Jambi khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya,” tutur Suriyanto

Selain itu, tambahnya, PWRI  harus dapat menjadi organisasi penyampai aspirasi masyarakat dan Pemerintah untuk hal hal yang positif, serta yang terpenting PWRI wajib melaksanakan pelatihan pelatihan jurnalistik.

Sementara itu Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli dalam sambutannya mengatakan, bahwa kualitas jurnalis harus terus diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan kondisi zaman.

Dengan semakin meningkat kualitas jurnalis, kata Gubernur, akan semakin meningkat pula kesejahteraannya. Peningkatan kualitas jurnalis dapat dilihat dengan kesungguhannya menjadi aliansi strategis pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi pembangunan khususnya memberikan informasi yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat.
@Jgd

Sumber: Inovasi


(Red)

Peringatan Hari Nusantara dan Hari Ikan Nasional 2017

BidikOnline, Bengkulu - Upacara Peringatan Hari Nusantara Dan Hari Ikan Nasional 2017 Dilakukan Secara Khidmat Serta tertib.Upacara Ini Dilaksanakan DiBalai Perikanan Pulau Baai (13/12/17) Pukul 08:00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Ari Narsa, TNI AD dan TNI AL Bengkulu, Brimob dan Polda Bengkulu, Perwakilan OJK Bengkulu serta Pejabat Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Upacara ini dilaksanakan dan diikuti langsung oleh TNI AL dan TNI AD, Polda dan Brimob Bengkulu serta Pramuka. Pada Upacara Tersebut Marching Band berasal dari TNI AD langsung serta Panduan Suaranya berasal dari Stikes Dehasen.

Menurut penuturan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Ari Narsa Asisten, Bengkulu memiliki sumber daya yang sangat mumpuni untuk menjadi Kota yang maju layaknya Provinsi yang lain,Serta tinggal cara kita mengelolahnya.

" Bengkulu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi sebuah provinsi yang maju, Disini kita selaku Pemerintah Provinsi Bengkulu kita akan merancang program dimana program ini inti sasarannya adalah untuk mensejahterahkan Nelayan serta mengoptimalkan hasil Maritim”,Ujar Ari.

Lanjut,Program ini akan dibuat dan dibicarakan bersama Plt Gubernur nantinya supaya kesejahteraan nelayan terjamin dan hasil maritim terealisasi dan tidak menggantung serta tidak ada sasaran yang dicapai demi kemajuan Bengkulu, tutur Ari Narsa.

(Red)

Walikota Helmi Hasan Resmikan RTH Pantai Berkas

BidikOnline, Bengkulu – Walikota Helmi Hasan meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Berkas. Diharapkan RTH itu menjadi wahana rekreasi baru dan mendatangkan wisatawan ke Bengkulu.

“Kita ingin mendesain Kota Bengkulu menjadi tujuan wisata dunia dan RTH ini akan diperbanyak agar bisa menjadi menambah wahana rekreasi yang ada di Kota Bengkulu ini,” ujar Walikota Helmi Hasan, dalam acara Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Bengkulu, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya, RTH ini bisa menjadi tempat anak-anak yang ada di Kota Bengkulu. Pembangunan RTH ini adalah wujud keseriusan Kota Bengkulu menjadi kota layak anak.

“Fasilitas ramah anak seperti ini akan membuat anak-anak kita bisa menikmati keindahan alam dan belajar dari alam. Karena belajar sesungguhnya tidak hanya di dalam kelas,” paparnya.

Lebih dari itu, ia harap para wisatawan dari luar daerah juga bisa menikmati keindahan taman tersebut. Namun untuk itu, saran Helmi, seluruh masyarakat Kota Bengkulu harus ramah saat menyambut para wisatawan.

Dengan demikian maka setiap pengunjung akan rindu untuk kembali melancong ke kota kelahiran Ibu Negara Pertama Fatmawati ini.

“Untuk menjadi tujuan wisata dunia, kita harus ramah kepada pengunjung sehingga setiap orang yang datang ke Bengkulu akan rindu kepada Bengkulu,” jelasnya.

Helmi pun bertekad akan memperbanyak RTH di Kota Bengkulu. Bahkan, ia targetkan di setiap titik akan dibangun RTH. Dengan demikian, maka semakin banyak wahana rekreasi yang bisa dinikmati didaerah ini.

Lebih jauh, ia berharap semakin banyak kunjungan akan berdampak postitif pada masyarakat setempat.

“Kalau banyak yang berkunjung maka ekonomi masyarakat akan meningkat, kalau ekonomi meningkat maka kesejahteraan juga meningkat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam peresmian RTH Taman Pantai Berkas, Walikota juga menyerahkan akta kelahiran untuk anak-anak yang ada di daerah ini. Selain itu, Helmi juga memberikan bantuan pada anak-anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum.

Sekedar informasi, Pemerintah Kota Bengkulu memang tengah menggeber pembangunan RTH. Beberapa taman yang sudah berhasil dibangun misalnya Taman Veteran, Taman Smart City, dan beberapa RTH lain yang ada di daerah Kampung Melayu.

(Red)

PWRI Desak Pemerintah Tentukan Sikap Soal Yerusalem

BidikOnline, Jakarta - DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) mendesak Pemerintah Indonesia agar menentukan sikap tegas, terkait kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

PWRI menilai, bahwa kebijakan tersebut tidak hanya melukai umat muslim sedunia, namun juga memicu ketegangan dan mengancam proses perdamaian di jalur Gaza dan Timur Tengah. Selain itu, kebijakan tidak beradab tersebut, melanggar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dalam Resolusi 478 yang dibuat DK PBB,  dimana Amerika Serikat menjadi anggotanya, tegas disebutkan bahwa Israel dilarang membuat undang undang, yang menyatakan perubahan status Yerusalem.

“ Ini bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Donald Trump. Padahal Presiden pendahulunya tidak melakukan hal tersebut. Perubahan status tersebut telah melanggar hukum internasional. Untuk itu, kami minta Pemerintah Indonesia bersikap tegas, terkait Yerusalem. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri mengatakan, bahwa Indonesia bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya,” kata Suriyanto PD, Ketua Umum PWRI, Sabtu, 09/12/2017.

Terkait pernyataan Trump yang memicu kemarahan dunia tersebut, sudah jelas bahwa Amerika Serikat telah nyata berpihak kepada Israel.

Dikatakan Suriyanto, Indonesia dan Palestina, memiliki hubungan sejarah panjang. Dan komitmen Indonesia jelas, memperjuangkan masa depan dengan berperan aktif mendorong perdamaian Israel – Palestina.

“ Apa yang diperjuangkan bangsa bangsa di dunia ini, telah dirusak oleh Trump. Pemerintah Indonesia harus meminta klarifikasi pernyataan Trump tersebut, terkait kebijakan politik luar negerinya yang mengancam stabilitas politik di Timur Tengah dan masa depan perdamaian Israel – Palestina,” ujar kandidat Doktor Ilmu Hukum ini.

Pemerintah, lanjut Suriyanto, harus menggalang dukungan berbagai negara, maupun negara negara di kawasan Timur Tengah, untuk mendesak Trump agar mencabut keputusannya tersebut.

Jika perlu,  pemerintah harus berani memberi tekanan politik terhadap Amerika Serikat dengan memutuskan hubungan diplomatik, atau membekukan sementara segala bentuk kerjasama dengan Amerika Serikat, seperti freeport, maupun kerjasama strategis lainnya.

(Jgd)

Ketum PWRI Suriyanto PD : Trump Perlu Diperiksa Kejiwaannya

BidikOnline, Jakarta - Keputusan dan klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem selain menimbulkan kecaman dari berbagai penjuru dunia, juga datang dari Dalam Negeri.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD, mengatakan bahwa keputusan Trump tersebut sebagai bentuk  kebodohan dan sengaja merusak proses perdamaian di Timur Tengah.

“ Langkah tercela Donald Trump tersebut sebagai bentuk kesengajaan untuk merusak perdamaian di Timur Tengah. Padahal, Presiden sebelumnya menghindari hal tersebut, meski keputusan terkait Yerusalem telah digulirkan oleh Kongres AS sejak tahun 1999,” kata Suriyanto melalui sambungan telepon kepada Petajatim.id, Jumat, (08/12)

Suriyanto menilai ketidak pekaan Trump bisa jadi karena kejiwaannya terganggu. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 242 Tahun 1967 jelas, bagaimana upaya perdamaian di Timur Tengah harus diupayakan sebaik baiknya, dan Amerika Serikat masuk di dalamnya. Tapi, oleh Trump sengaja dilanggar.

“ Trump sudah mempertontonkan kecerobohannya, dan melukai umat Islam seluruh dunia. Ia sudah dua kali mengeluarkan kebijakan kontroversial, sebelumnya melarang umat Islam masuk ke AS, sekarang di susul pengakuannya terkait Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump perlu diperiksa kejiwaannya, sebab sangat berbahaya dan merusak perdamaian dunia,” tegasnya.

Menurut kandidat Doktor ilmu hukum ini, campur tangan Trump di wilayah Yerusalem telah menghancurkan harapan dua negara untuk menyelesaikan konflik.
@Jgd/Jok

(Red)

Terkait Yerusalem, Trump Tabuh Genderang Perang

BidikOnline, Jakarta - Kecaman dunia terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai Ibu Kota Israel, terus bergulir.

Seluruh negara di dunia, terutama yang mayoritas beragama Islam menilai langkah Trump tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat dan menodai upaya perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pidatonya, seperti dikutip dari New York Times, Trump mengatakan,” Hari ini, akhirnya kita mengakui hal yang jelas, bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel,”

Kontan, pidato provokatif tersebut, menyulut kemarahan dunia. Apalagi, setelah mengucapkan pidato tersebut, Trump berencana memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv ke Yerusalem.

Donald Trump, merupakan sosok Presiden Amerika Serikat yang congkak dan besar kepala. Meski, sejak tahun 1995 Kongres Amerika Serikat telah mencanangkan keputusan tersebut, namun Presiden Amerika Serikat sebelumnya, memilih untuk tidak melakukannya.

Dari Dalam Negeri, Presiden Joko Widodo pun mengecam keras keputusan gegabah Trump tersebut. Jokowi menilai, keputusan itu bisa berdampak pada ketegangan politik maupun stabilitas keamanan dunia.

Dalam pernyaraan Pers dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, (07/12), Presiden Jokowi menyebut bahwa pernyataan sepihak itu telah melanggar berbagai resolusi yang telah ditetapkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, dimana Amerika Serikat merupakan salah satu anggota tetap.

“ Pengakuan Amerika Serikat Atas Yerusalem, bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” tegas Jokowi.

Kepada PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jokowi minta untuk segera membahas dan menentukan sikap.

Terkait persoalan Yerusalem, Jokowi tegas mengatakan, dirinya akan hadir dalam Sidang OKI, 13 Desember Mendatang di Istambul, Turki.

Ketum PWRI Suriyanto Kecam Langkah Gegabah Trump

Keputusan Donald Trump terkait pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, juga datang dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto, PD.

PWRI mengecam keras klaim sepihak Donald Trump tersebut yang dinilai telah melukai 1.5 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia.

“ Umat Islam harus berani mengambil tindakan tegas untuk menyikapi Keputusan Amerika Serikat yang telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tak hanya itu, jauh lebih utama Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, jika Trump tetap bersikukuh dan tidak mau mencabut keputusan tersebut,” Tegasnya.

Keputusan Trump, menurut kandidat Doktor ilmu hukum tersebut, sama artinya telah merampas hak-hak umat Islam. Artinya, Trump telah menabuh genderang perang.

( Jgd )

Jelang PORWIL 2018, Pemprov Bengkulu Gelar Turnamen Bertajuk Piala Gubernur

BidikOnline, Bengkulu - Guna meningkatkan Prestasi sepak bola dan mencari bibit- bibit muda pemain sepak bola, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Kamis (7/12) sore resmi buka Turnamen antar Kabupaten yang memperebutkan Piala Gubernur untuk U18 dan U21.

Saat di wawancarai, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H. Meri Sasdi M.Pd mengatakan bahwa diselenggarakannya acara ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan prestasi sepak bola dibumi rafflesia.

“Kita sama tahu ya bahwasannya bahwa Bengkulu pernah berjaya dalam dunia sepak bola, sekarang ini langkah awal kita ya untuk bangkit dari keterpurukan dalam dunia sepak bola selama ini. Acara juga dilaksanakan untuk mencari bibit muda yang handal dalam sepak bola yang nantinya kita kembangkan untuk PORWIL 2018 sekaligus untuk PS Bengkulu,” ungkap Meri

Acara yang bertujuan untuk menjaring pemain-pemain muda ini diikuti 9 Kabupaten dan 1 Kota guna memperebutkan piala Bergilir serta mendapatkan Total hadiah Rp. 51 juta dengan rincian hadiah yakni juara 1 Rp. 20 juta, juara 2 Rp. 16 juta, juara 3 Rp. 15 juta.

Acara yang di buka pada kamis sore tersebut dibuka langsung oleh Kadis Dispora Bengkulu H. Meri Sasdi M.Pd Danlanal, Ketua KONI Provinsi Bengkulu serta unsur FKPD yang ada di Provinsi Bengkulu.

(Red)

HARAPKAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DI SMAN 11 KOTA BENGKULU

BidikOnline, Bengkulu - SMAN 11 Kota Bengkulu adalah sekolah baru yang ada di Kota Bengkulu, didirikan dengan Nomor Izin : 421.2/4547/IV.Dikbud/2016, serta surat keterangan pe Negeri an sekolah pada tanggal 30 Desember 2016 dengan Nomor : 237 Tahun 2016.

Pada tahun pertama pendiriannya, SMAN 11 Kota Bengkulu masih menempati ruang kelas yang ada di SMAN 7 Kota Bengkulu. Terhitung lebih kurang selama 1 (satu) semester, atau 6 (enam) bulan dikarenakan SMAN 11 Kota Bengkulu masih dalam tahap pembangunan, dan dijabat oleh Plt Kepala Sekolah Sarjono, S.Pd, yang saat itu juga merangkap sebagai Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Bengkulu.

Sebagai satu-satunya Sekolah Menengah Atas yang ada di Kecamatan Kampung Melayu, maka pada tanggal 4 Januari 2017, siswa/i beserta dewan guru SMAN 11 Kota Bengkulu pindah dan menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Budi Utomo RT.21 RW.05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, kode pos : 38216, email : sman  11kotabengkulu@yahoo.com. dan sebagai Plt Kepala Sekolah Misnur Agustina, SE, berdasarkan surat keputusan Nomor : 821.4/2969/I.Dikbud tgl : 23 Desember 2016.
Pada tanggal 2 Maret 2017, beliau di definitivkan  oleh mantan gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dengan surat keputusan Nomor : SK.821-D34 Tahun 2017 tgl : 2 Maret 2017.

Pada tahun pelajaran 2016/2017, sarana prasarana yang tersedia sebagai penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), SMAN 11 Kota Bengkulu baru bisa menyediakan 3 (tiga) ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 labor IPA, Ruang guru dan Tata usaha, Ruang Kepala Sekolah, dan 4 (empat) WC siswa.

Sedangkan untuk jumlah siswa/i yang ada pada saat itu berjumlah 105 orang.  Dan guru yang ada masih berstatus honor dengan jumlah 10 orang.

Menghadapi penerimaan peserta didik baru Tahun ajaran 2017/2018, SMAN 11 Kota Bengkulu menerima bantuan 3 (tiga) ruang kelas baru, 1 labor fisika, 2 unit meubeler kursi dan meja siswa untuk 2 robel. Sedangkan bantuan yang diperoleh dari ESR Pertamina berupa pembangunan sarana dan prasarana olahraga yakni, lapangan basket, lapangan volly, dan lapangan futsal, serta 36 meja dan kursi siswa. Saat ini pembangunan sedang dalam tahap proses penyelesaian, dan diharapkan dapat digunakan dikegiatan KBM pada bulan Desember 2017 ini.

SMAN 11 Kota Bengkulu saat ini terus melakukan pembenahan agar dapat  memenuhi semua sarana dan prasarana yang ada dengan mengajukan proposal ke instansi terkait dan perusahaan yang ada disekitar lingkungan sekolah seperti, Pelindo, Pertamina, Semen Merah Putih, Bank Indonesia, Bank Bengkulu Dll). Sehingga dapat mempercepat memenuhi segala kekurangan.

Untuk diketahui, 2 Tahun terakhir ini, SMAN 11 Kota Bengkulu menggunakan kurikulum 2013, dan melakukan IHT bagi guru-guru dalam penerapan/implementasi K-13 tersebut.

Adapun jumlah ekstra kulikuler yang ada saat ini berjumlah 8 macam kegiatan diantaranya :
1. Paskibraka
2. Risma
3. English Club
4. Futsal
5. Pramuka
6. Silat
7. Karate
8. Seni tari dan Dol

Sedangkan selaku Pengawas Pembina SMAN 11 Kota Bengkulu adalah Yunirhan, S.Pd, M.Pd, beliau pun rutin melakukan monitoring ke SMAN 11 Kota Bengkulu.

Untuk jumlah siswa/i SMAN 11 Kota Bengkulu, berjumlah 213 orang, guru TU 5 orang, guru pns 3 orang, GTT 22 orang. Sedangkan sarana prasarana yang tersedia saat ini adalah, RKB 6 rombel, Laboratorium 2 ruang, dan Perpustakaan 1 ruangan.

(Red)

Kejati Bengkulu Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Enggano

BidikOnline, Bengkulu - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. Lebih dari 15 orang saksi sudah diperiksa tim penyidik terkait dugaan korupsi proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016 tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Hendri Nainggolan mengatakan, enam orang tersangka yang ditetapkan itu adalah Syaifuddin Firman selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Elfina Rafidah selaku Direktur Utama PT Gamely Alam Sari yang mengerjakan proyek, Tamini Lani selaku PPTK, Muja Asman yang bertindak sebagai Pengawas Utama dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Lie End Jun selaku kuasa direktur PT Gamely Alam Sari dan Syamsul Bahri selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Bengkulu.

"Kita tetapkan enam orang tersangka karena sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi," tegas Hendri di Bengkulu (14/11)

Majelis Hakim Sebut Miryam Haryani Terima Uang Korupsi E-KTPKasus Korupsi Tugu Anti-Korupsi Bikin Pejabat KetakutanUsut Dugaan Korupsi BJB Syariah, Aset Rp 1,3 Triliun Diblokir

Dugaan korupsi tersebut Hendri menambahkan, terjadi kelebihan bayar atau mark up dalam pengerjaan pembangunan jalan dari Desa Banjarsari melalui Malakoni hingga ke Desa Kahyapu sepanjang lebih dari 10 kilometer. Perhitungan kerugian negara berdasarkan audit BPKP terdapat kerugian negara mencapai Rp 7 miliar dari total anggaran yang digunakan sebesar Rp 17 miliar.

Penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Bengkulu juga menemukan dugaan bagi bagi uang atau fee proyek yang diberikan ke beberapa pihak. Temuan tersebut masih didalai untuk memperkuat alat bukti.

Penetapan enam orang tersangka ini masih akan berkembang dan akan bertambah untuk tahap kedua. Beberapa pihak yang menerima aliran dana tersebut diakui Hendri Nainggolan sudah mengembalikan uang tunai ke negara melalui penyidik.

"Untuk tersangka baru dugaan korupsiini, kita masih kejar kecukupan alat bukti," tegasnya.

(Red)

Ribuan Warga Saksikan Karnaval Batik Basurek

BidikOnline, Bengkulu – Rabu (6/12) pukul 06.30 Jalanan Simpang Lima hingga Tugu View Tower Kota Bengkulu di padati ribuan warga yang hendak menyaksikan Karnaval Batik Basurek yang gelar pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka hari batik nasional.

Pantauan di lokasi kegiatan pada Rabu (6/12) pukul 07.30 Wib, tampak ribuan warga rela berdesakan untuk menyaksikan karnaval batik basurek,  yang memperagakan Busana Kreasi dengan berbagai bentuk berbahan dasar kain batik basurek.

Acara karnaval batik sendiri di gelar Pemkot Bengkulu dalam rangka memperingati hari batik sekaligus mempromosikan Kain Batik Basurek Dunia Internasional.

Batik Basurek sendiri merupakan salah satu kain tradisional masyarakat Bengkulu, dimana Basurek dalam bahasa Bengkulu merupakan bertulis atau tulisan-tulisan yang di buat di atas kain berwarna putih lalu di beri warna.

Kain batik Basurek sendiri kain yang memiliki sarat makna yang di tuliskan baik dengan menggunakan tulisan arab maupun tulisan Kaganga (Tulisan masyarakat Rejang Lebong, red).

Pada kesempatan Karnaval Batik Basurek Rabu (6/12) juga di ramaikan peserta baik dari kota Bengkulu maupun dari luar Kota Bengkulu, dengan berbagai macam bentuk kreasi Kain Batik Basurek sehingga mengundang decak kagum serta memberikan himburan bagi masyarakat Kota Bengkulu,

Bahkan salah seorang warga Kota Bengkulu Aris, rela menunggu dari pagi (06.30 wib, red) hingga acara selesai untuk menyaksikan karnaval batik basurek,

"Kami dari pagi disini mas, hitung-hitung menghilangkan kejenuhan melihat karnaval. Kami sangat mengapresiasi karnaval ini karena bukan hanya sebagai sarana pelestarian budaya tetapi juga sarana rekreasi para warga" demikian Ari

(Red)

Festival Batik 2017 Berlangsung Meriah

BidikOnline, Bengkulu – Guna memperkenalkan kain Batik Basurek Bengkulu ke kanca internasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu pada tahun 2017, Festival Batik di meriahkan beragam kegiatan betemakan batik basurek.

Pemkot Bengkulu tampaknya tak main-main dalam mempromosikan Kain Batik Basurek Bengkulu, dengan mengangkat tema Festival Batik Internasional, puluhan Duta Besar di datangkan untuk meramaikan serta beragam kegiatan di gelar, seperti festival Batik layang-layang, festival dol, Fasion Show Batik serta Karnaval Batik Basurek.

Acara yang berlangsung dari tanggal 4-6 Desember 2017 tersebut juga bertabur hadiah, dimana pemerintah kota telah menyiapkan anggaran hingga ratusan juta

" Semua lomba yang kita adakan ini semuanya ada hadiah kecuali kopi bareng, total hadiahnya ratusan juta" tutur Syarifudin selaku Kadis Pariwisata Kota Bengkulu.

Dalam festival Batik Basurek tahun 2017, setiap peserta di tuntut untuk senantiasa kreatif dalam menciptakan design pakaian berbahan dasar batik basurek, dengan demikian dapat tercipta Kain batik Basurek yang lebih Modern dan mampu di gunakan oleh khalayak ramai.

“ Acara ini menuntun pesertanya dalam berinovasi menghasilkan desain batik basurek tersendiri. Jadi disini kami berusaha dan berpikir keras design apa yang beda dari yang lain supaya bisa melatih kreativitas kami,” terang Pranata Kumbara salah seorang Peserta Fashion Show.

(Red)

Polairud Dorong Program Kemaritiman Bengkulu

BidikOnline, Bengkulu – Program Gubernur Bengkulu menjadikan Bumi Rafflesia sebagai salah satu Poros Maritim Nasional dan sebagai daerah Agro-Maritim, semakin mendapatkan dukungan penuh dari jajaran TNI-Polri. Hal ini ditandai dengan diperkuatnya pengamanan kawasan perairan dan udara Bengkulu oleh Korpolairud (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Baharkam (Badan Pemeliharaan Keamanan) Polri Bengkulu.

Dikatakan Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung, dengan kesiap siagaan personil Polairud Polda Bengkulu dibantu kesigapan dari pihak TNI, diyakini laut Bengkulu bisa diamankan dari berbagai ancaman keamanan administratif perairan maupun ancaman pidana.

“Kita harapkan Polairud bisa terus eksis di laut dan udara dengan terus berkoordinasi dengan TNI AL, TNI AD dan TNI AU. Bisa menangani secepatnya jika terjadi tindak pidana di laut,” jelas Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung, usai memimpin Upacara HUT Korpolairud Baharkam  Polri  Ke-67, Tahun 2017, di Lapangan ASDP Pulau Baai Bengkulu, Selasa (05/12/2017).

Lanjut Kapolda Bengkulu, koordinasi dan sinergi terhadap Pemprov Bengkulu juga terus dilakukan dalam mewujudkan Program Kemaritiman. Sehingga program ini bisa berjalan sebagaimana diharapkan dan muaranya untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Bengkulu.

“Makanya perlu dilakukan koordinasi dan terus bersinergi terhadap elemen-elemen kemaritiman itu. Mudah-mudahan konsistensinya bisa dijalankan terus, sehingga kita bisa menjaga perairan sepanjang 559 kilometer ini,” pungkasnya.

Mewakili Plt Gubernur Bengkulu, Plt Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, selama ini koordinasi intensif terus dilakukan Pemprov bengkulu dan jajaran TNI-Polri Bengkulu. Pengamanan laut Bengkulu telah dilakukan maksimal oleh pihak Polairud Bengkulu, walaupun ditengah keterbatasan sarana dan prasarana armada keamanan.

“Jadi kalau melihat kinerja yang dilaksanakan oleh Polairud memang sudah sangat maksimal, walaupun dalam kondisi sarana prasarana yang agak kurang. Ini yang perlu kita jalin untuk bersinergi dan bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita kita sebagai daerah kemaritiman,” ungkap Plt Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

(Rian/MC)