Pembangunan Infrastruktur Harus Disesuaikan Dengan Potensi Daerah

Catatan Akhir Tahun Ketua Umum PWRI

BidikOnline, Medan - Pemerintahan Jokowi - JK, tidak bisa dilepaskan dari proyek-proyek ambisius pembangunan insfrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia. Di satu sisi, kinerjanya dalam bidang ini cukup baik, sebagaimana masyarakat melihat berbagai pembangunan yang telah atau sedang berlangsung.

Akan tetapi di sisi lain, keberhasilan kinerja ini tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang, karena pembangunan infrastruktur harus dibayarkan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi justru mengurangi dana alokasi pembangunan yang lain, yang berdampak pada pengurangan daya beli masyarakat.

Salah satu yang paling menonjol adalah pencabutan beberapa subsidi di bidang energi. Bila dicermati, kebijakan tersebut mempengaruhi aspek keadilan ekonomi. Ketika infrastruktur berhasil dibangun, kesejahteraan masyarakat justru agak tertinggal.

Diakui, pembangunan infrastruktur berhasil mengejar ketertinggalan,  tetapi eksekusi pembangunan yang tidak terintegrasi, dan mengorbankan aspek lain, membuat nilai keberhasilan menjadi berkurang.

Pengamat Kebijakan Publik, sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Suriyanto PD, menyoroti persoalan tersebut dalam diskusi interaktif yang dipandu Pemimpin Redaksi Inovasi.web.id, D. Supriyanto JN, Minggu 31 Desember 2017.

Dikatakan Suriyanto, banyak persoalan terkait pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Diakuinya, pemerintah pusat telah berhasil membangun jalan-jalan nasional, namun pemerintah pusata setengah melupakan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama di ruas jalan ketiga dan keempat, seperti yang ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Selatan.

“ Kita akui, pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran, namun belum bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan infrastruktur seringkali tidak sesuai dengan potensi dari masing-masing daerah,” kata Suriyanto.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah tidak mendesain pembangunan infrastruktur dengan jelas. Pembangunan infrastruktur cenderung hanya memperlancar arus perdagangan antar negara bukan perdagangan antar pulau.

“ Pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat di daerah. Pembangunan infrastruktur harus pula melihat urgensinya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat” paparnya.

Diungkapkannya, kalau pembangunan infrastruktur tidak tepat dan tidak disesuaikan dengan kondisi dan potensi dari masing-masing daerah, yang terjadi akhirnya adalah kegagalan mempercepat akselerasi.

“ Saya berharap persoalan infrastruktur ini di tahun 2018 harus jadi perhatian penuh oleh Pemerintah Pusat.  Pemerintah pusat harus tindak tegas para Bupati dan Gubernur yang tidak benar menata infrastruktur daerah nya. Jika perlu dipecat meski ia berasal dari Parpol pendukung. Walau sudah otonomi daerah tetapi pemerintah pusat punya kuasa untuk menindak kepala daerah yg tidak bisa bekerja. Contohnya Sumatera Utara kian hari bulan dan tahun semakin terpuruk infrastruktur jalan nya hampir di semua daerah akibat kepala daerah nya tidak begitu serius menjalankan program pemerintah pusat dengan baik,” pungkasnya.

Selainitu, hal yang tak kalah pentingnya yang harus menjadi prioritas pemerintah, adalah memikirkan pembangunan dari desa di bidang infrastruktur, dan meningkatkan  Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa yang 70 persen masih kurang. @Jgd

Sumber : Inovasi.web.id

(Red)