BidikOnline, Palu - Pemerintah berencana menggandeng investor asing, untuk membangun sejumlah obyek vital dibidang perhubungan dan trasnportasi di Indonesia. Bahkan, demi menggaet investor, Menteri Perhubungan, Budi Karya, akan menyederhanakan peraturan menteri, apabila peraturan yang ada dirasa menyulitkan investor.
Budi mengemukakan hal tersebut, dalam kesempatan Asia Europe Meeting (ASEM) di Nusa Dua Bali, beberapa waktu lalu.
Menurut Budi, ada 12 proyek strategis yang ditawarkan dalam pertemuan ASEM tersebur, diantaranya, Makasar New Port, Produk Terminal 1 dan 2 Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Sorong di Papua Barat, Kanal Cikarang – Bekasi – Laut, Pelabuhan Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Lombok, Kereta Api Makasar – Pare Pare, Ligth Rapid Transit Bandung, dan Trem Surabaya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Suriyanto PD, mengatakan bahwa langkah Pemerintah untuk menggandeng investor untuk membangun dan mengelola sejumlah proyek itu sah-sah saja, namun harus tetap berada pada koridor dan lebih mengedepankan persoalan – persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa.
Suriyanto menilai, utamakan dulu investor anak bangsa sendiri. Lakukan kajian secara mendalam, agar nantinya tidak berdampak seperti makan buah simalakama.
“ Investor dalam negeri nasional, saya yakin masih banyak yang mampu kok. Kalau sedikit sedikit menggandeng asing, saya khawatir nantinya akan memunculkan persoalan baru. Investor makan dagingnya, sementara pemerintah kebagian tulangnya,” kata Suriyanto, di sela sela pelantikan Pengurus DPD PWRI Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Minggu, 19/11/2017.
Menurutnya, kalaupun pemerintah memutuskan untuk menggandeng investor asing, harus tetap mempertimbangkan dampak baik buruknya. Jangan sampai nantinya, dengan menggandeng investor asing, atau pinjaman dari asing, akan membuat Indonesia memiliki ketergantungan dengan asing, sehingga menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunannya dengan baik.
“ Yang kita khawatirkan nanti adanya sikap ketergantungan. Jika sikap ketergantungan semakin dalam, dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Ini yang harus diwaspadai. Kita tidak anti investasi asing, namun prinsip kehati hatian dalam konteks kebangsaan yang lebih luas harus dikedepankan,” jelas kandidat Doktor bidang ilmu hukum ini.
Untuk itu, ia menyarankan kepada Pemerintah untuk jujur, jika perlu melakukan dialog terbuka dengan semua elemen masyarakat, sebelum membuat keputusan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya strategis.
Kesemuanya itu, lanjutnya, untuk keberlangsungan dan lestarinya bangsa ini.
(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar